Bupati Buka Rakor Minapolitan
Bupati Buka Rakor Minapolitan
Posted by : Administrator Tanggal : 05 Juni 2015 Telah dibaca : 815 Kali

Bupati Aceh Timur Hasballah HM Thaib atau yang akrab disapa Rocky membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelompok Kerja Minapolitan Kabupaten Aceh Timur yang dipusatkan di Aula Kantor Serbaguna Idi, Kamis (18/12/2014).

Dalam kegiatan yang dimotori oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Timur itu, turut hadir Ir Djumboh Rokmono dan Ir Helmi Yudiasafran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Dalam sambutannya, Bupati Rocky mengatakan pihaknya terus berupaya mengembangan perikanan budidaya melalui intesifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Aceh Timur. “Untuk mewujudkan itu, Pemkab Aceh Timur juga bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Bapeda, Dinas Pertanian, Disperindag Koperasi dan UKM dan Dinas Kesehatan.”

“Perlu diketahui, Pemerintah Pusat melalui Menteri Kelautan dan Perikanan RI telah menetapkan Kawasan Minapolitan Kabupaten Aceh Timur yakni Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kecamatan Darul Aman, Peureulak, Idi Rayeuk, Idi Timur, Peudawa dan Kecamatan Peureulak Barat berdasarkan SK Menteri tertanggal 2 Juli 2013,” kata Bupati.

Sementara Kawasan Perikanan Minapolitan, lanjut Bupati Rocky, dipusatkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Idi yakni di Kecamatan Idi Rayeuk. “Agar kawasan minapolitan dapat berkembang sebagai kawasan ekonomi yang produktif, maka diperlukan keanekaragaman kegiatan ekonomi yaitu kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran yang menjadi suatu mata rantai perekonomian yang saling mendukung pemanfaatan hingga menghasilkan nilai tambah,” ujarnya.

Minapolitan adalah Konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan. Sementara itu Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya.